Berita Populer

Hasil Seleksi Anggota Komjak RI Periode 2015-2019 dari Unsur Masyarakat
Posted By Admin | 2015-03-30 20:31:00

Jakarta, polkam.go.id, 23/3/2015. Sebanyak 12 Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Kejaksaan RI.

Kegiatan

Forum Koordinasi dan KonsultasinPenegakan Hukum da
Posted By Admin | 2015-05-26 10:49:36

Informasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, tanggal 10 Maret 2011, melantik anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Istana Negara.

  • Selamat Datang di Website Komisi Kejaksaan Republik Indonesia | Jl. Rambai No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 

Sekilas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan  sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repulik Indonesia,  Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga  perlu di sempurnakan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 menetapkan Komisi Kejaksaan  bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau  Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan,  kode etik, baik  di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan  juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih permeriksaan,  juga berwenang  melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal  Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentukrekomendasi Komisi Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya kepada Presiden.

Siaran Pers

Opini

Media Internet

Ketua MK Minta Putusannya Dibaca Cermat, KPK Bisa Usut Ulang Hadi Poernomo
Posted By Admin | 2015-05-29 17:19:00

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan penetapan tersangka Hadi Poernomo tidak sah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) meminta masyarakat membaca cermat putusannya yang membuka keran praperadilan penetapan tersangka.

"Masyarakat harus membaca dengan cermat pertimbangan putusan MK. Semua ada di situ," kata Ketua MK Arief Hidayat saat berbincang dengan detikcom, Kamis (28/5/2015).

 

Cerita Kakek Nenek Bandar Narkoba di Mataram yang Terancam Hukuman Mati
Posted By Admin | 01 January 1970

Mataram - Kakek Damsiah (64) dan nenek Miskah (58) terancam hukuman mati karena menjadi bandar narkoba dan mengedarkan sabu di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rupanya sepasang suami istri ini telah menjalani bisnis haram itu selama lima bulan dengan omset ratusan juta rupiah.

"Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan sabu selama 5 bulan," demikian bunyi dakwaan jaksa yang diperoleh detikcom, Kamis (28/5/2015).

 
Profil Anggota Komisi
Profil Anggota Komisi

Profil para anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat anda ketahui pada bagian ini. Klik bagian ini untuk mendapatkan informasi profil anggota lebih lanjut.

Tata Cara Pengaduan
Tata Cara Pengaduan

Bagaimana kami mengadukan laporan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia? Bagian ini memuat bagaimana cara dan tata cara pelaporan pengaduan.

Penanganan Laporan
Penanganan Laporan

Laporan-laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diproses dapat anda ketahui pada bagian ini. Klik untuk informasi mengenai Penanganan Laporan.

Kontak Kami
Kontak Kami

Bagaimana cara kontak kami, anda dapat langsung menghubungi kami. Penjelasan detail mengenai hal tersebut ada pada bagian ini. Silahkan baca bagian Kontak Kami.