Berita Populer

Hasil Seleksi Anggota Komjak RI Periode 2015-2019 dari Unsur Masyarakat
Posted By Admin | 2015-03-30 20:31:00

Jakarta, polkam.go.id, 23/3/2015. Sebanyak 12 Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Kejaksaan RI.

Kegiatan

Forum Koordinasi dan KonsultasinPenegakan Hukum da
Posted By Admin | 2015-05-26 10:49:36

Informasi

Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo, Kamis, tanggal 6 Agustus 2015, melantik anggota Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode Ke tiga, di Istana Negara. Ketua : Sumarno, SH. MH. Wakil Ketua : Erna Ratnaningsih, SH. LL.M. Dr. Barita LH. Simanjuntak, SH. MH. Tudjo Pramono, SH. MH. Ferdinand T. Andi Lolo, SH. LL.M. Ph.D Yuswa Kusuma AB, SH. MM. MH. Indro Sugianto, SH. MH. Yuni Artha Manalu, SH. MH. Pultoni, SH. MH.

  • Selamat Datang di Website Resmi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia | Jl. Rambai No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 

Sekilas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

lambangkkriDalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan  sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repulik Indonesia,  Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga  perlu di sempurnakan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 menetapkan Komisi Kejaksaan  bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau  Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan,  kode etik, baik  di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan  juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih permeriksaan,  juga berwenang  melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal  Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentukrekomendasi Komisi Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya kepada Presiden.

 

Siaran Pers

Opini

Media Internet

Pansel KPK Jangan Istimewakan Capim dari Jaksa dan Polisi
Posted By Admin | 2015-07-13 09:46:00

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri meminta panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memberikan keistimewaan pada jaksa dan polisi yang lolos seleksi tahap administrasi. Alasannya, menjadi pimpinan komisi antirasuah tak membutuhkan pengalaman teknis penyelidikan dan penyidikan.

 

Yusril Ihza Mahendra, Mengapa Usut Dahlan, Apa Kejaksaan Bego?
Posted By Admin | 01 January 1970

Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan heran dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik untuk Konferensi APEC di Bali. Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, menilai kasus korupsi tersebut merupakan urusan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Dasep Ahmadi, pembuat mobil listrik.

 
Profil Anggota Komisi
Profil Anggota Komisi

Profil para anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat anda ketahui pada bagian ini. Klik bagian ini untuk mendapatkan informasi profil anggota lebih lanjut.

Tata Cara Pengaduan
Tata Cara Pengaduan

Bagaimana kami mengadukan laporan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia? Bagian ini memuat bagaimana cara dan tata cara pelaporan pengaduan.

Penanganan Laporan
Penanganan Laporan

Laporan-laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diproses dapat anda ketahui pada bagian ini. Klik untuk informasi mengenai Penanganan Laporan.

Kontak Kami
Kontak Kami

Bagaimana cara kontak kami, anda dapat langsung menghubungi kami. Penjelasan detail mengenai hal tersebut ada pada bagian ini. Silahkan baca bagian Kontak Kami.