Berita Populer

Hasil Seleksi Anggota Komjak RI Periode 2015-2019 dari Unsur Masyarakat
Posted By Admin | 2015-03-30 20:31:00

Jakarta, polkam.go.id, 23/3/2015. Sebanyak 12 Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Kejaksaan RI.

Kegiatan

Struktur Organisasi Komisioner Komisi Kejaksaan RI
Posted By Admin | 2015-04-13 14:45:30

Informasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis, tanggal 10 Maret 2011, melantik anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di Istana Negara.

  • Selamat Datang di Website Komisi Kejaksaan Republik Indonesia | Jl. Rambai No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 

Sekilas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan  sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Repulik Indonesia,  Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga  perlu di sempurnakan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005 menetapkan Komisi Kejaksaan  bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau  Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan,  kode etik, baik  di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan  juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih permeriksaan,  juga berwenang  melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal  Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentukrekomendasi Komisi Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya kepada Presiden.

Siaran Pers

Opini

Media Internet

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI BAWAH UUD 1945
Posted By Admin | 2015-04-28 21:40:00

Pendahuluan

Hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah ”kejaksaan”, yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke pengadilan.  Istilah ”jaksa” atau ”kejaksaan” sebagai institusi dalam bahasa Indonesia tidaklah mudah untuk dipersamakan dengan istilah yang sama dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara ”attorney general” dengan ”public prosecutor”. Istilah pertama diartikan sebagai ”jaksa agung” dalam bahasa Indonesia, sedang yang kedua diartikan sebagai ”penuntut umum”. Demikian pula dalam Bahasa Belanda, dibedakan antara ”officer van justitie” untuk istilah ”jaksa” dan ”openbaar aanklager” untuk ”penuntut umum”. Sementara dalam Bahasa Melayu Malaysia digunakan istilah ”peguam negara” untuk jaksa, dan ”pendakwa raya” untuk ”penuntut umum”, yang kesemuanya berada di bawah Jabatan Peguam Negara. Jabatan ini adalah semacam Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri.

 

Riwayat Kejaksaan di Nusantara
Posted By Admin | 01 January 1970

Riwayat kejaksaan di Nusantara diperkirakan jauh melewati usia Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sendiri. Kata jaksa pada masa kini merujuk pada kata dhyaksa dari bahasa Sanskerta pada era kerajaaan sebelum kolonialisme menguasai Nusantara.
Pada masa Kerajaan Majapahit, istilah-istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa dalam bahasa Sanskerta mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Menurut W.F. Stutterheim, peneliti Belanda, dhyaksa merupakan pejabat negara pada era Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan pada sidang pengadilan. Ketika bertugas, para dhyaksa dipimpin seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.
Peneliti lain, H.H. Juynboll, menambahkan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Sedangkan, sumber lain menyebut bahwa dharmaadyaksa adalah hakim tertinggi. Bahkan, Krom dan Van Vollenhoven, juga peneliti Belanda, menyebut Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit, juga sebagai adhyaksa.
Tampaknya, dulu, jaksa punya kewenangan yang luas. Kewenangannya tak hanya sebagai penuntut umum seperti sekarang karena lembaga penuntutan memang belum dikenal pada masa itu. Fungsinya selalu dikaitkan dengan bidang yudikatif atau bahkan dengan bidang keagamaan, sehingga seperti fungsi hakim dalam makna yang luas.

 
Profil Anggota Komisi
Profil Anggota Komisi

Profil para anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat anda ketahui pada bagian ini. Klik bagian ini untuk mendapatkan informasi profil anggota lebih lanjut.

Tata Cara Pengaduan
Tata Cara Pengaduan

Bagaimana kami mengadukan laporan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia? Bagian ini memuat bagaimana cara dan tata cara pelaporan pengaduan.

Penanganan Laporan
Penanganan Laporan

Laporan-laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diproses dapat anda ketahui pada bagian ini. Klik untuk informasi mengenai Penanganan Laporan.

Kontak Kami
Kontak Kami

Bagaimana cara kontak kami, anda dapat langsung menghubungi kami. Penjelasan detail mengenai hal tersebut ada pada bagian ini. Silahkan baca bagian Kontak Kami.