Diserbu 1,3 Ton Sabu, Mengapa Bos Narkoba Lambat Dieksekusi Mati?

Yulida Medistiara – detikNews Kamis 27 Juli 2017 Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dari jaringan internasional. Sayang, hingga Agustus 2017, Kejaksaan Agung belum kembali mengeksekusi mati para mafia narkoba. Apa kata Jaksa Agung HM Prasetyo? “Ini jadi concern kita bersama agar kejahatan ini tidak henti-hentinya kita perangi. Termasuk kita berpikir bagaimana...
Baca Selengkapnya

Diserbu Kartel Dunia, Begini Susahnya Eksekusi Mati Mafia Narkoba

Minggu 30 Juli 2017, 16:09 WIB, Andi Saputra – detikNews Jakarta – Dalam waktu yang berdekatan, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dan jutaan pil ekstasi. Pakar hukum pidana Prof Hibnu menilai hal itu dampak lemahnya hukum Indonesia terhadap para mafia narkoba, terutama hukuman mati. Di sisi lain, hukum Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling lemah...
Baca Selengkapnya

Eksekusi Mati Humprey, Kejagung Bantah Ada Maladministrasi

Ika Defianti 28 Jul 2017, 17:38 WIB Liputan6.com, Jakarta Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Muhammad Rum, merespons saran dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai eksekusi mati gembong narkoba, Humprey Ejike Jefferson. Dia mengatakan, apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. “Kejaksaan selaku eksekutor sudah memberikan hak hukum kepada terpidana dan eksekusi...
Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Dinilai Langgar Putusan MK Terkait Eksekusi Mati Humprey Jefferson

ESTU SURYOWATI, Kompas.com – 28/07/2017, 12:43 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Eksekusi mati yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadapterpidana mati kasus narkoba, Humprey Ejike Jefferson, dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015. Hal itu dikatakan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, dalam jumpa pers, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Humprey dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Ninik mengatakan, menurut pelapor, yakni kuasa hukum Humprey,...
Baca Selengkapnya

Saiful, Italia dan Pengawalan Tahanan Kejaksaan

Pengantar Berita: Pada 16/03/2017 Komisi Kejaksaan RI dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia telah menerbitkan kajian Pengawalan Tahanan di Pengadilan Negeri. Pada kajian tersebut KKRI telah merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung RI, terkait dengan pengawalan dan pengawal tahanan, agar ada perbaikan dalam prosedur operasi standar, perbaikan kondisi kerja, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, penyesuaian anggaran...
Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan Tak Efektif Awasi Kinerja Penegak Hukum

Minggu, 14 Mei 2017 19:36 TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan, perlu ada pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum agar tidak sewenang-wrnang dalam menjalankan tugas. Sebenarnya, lembaga pengawas itu sudah terbentuk. Komisi Yudisial bertugas mengawasi integritas hakim, Komisi Kepolisian Nasional bertugas untuk mengawasi kinerja kepolisian, dan Komisi Kejaksaan untuk memastkan para jaksa bekerja sesuai...
Baca Selengkapnya

Visi

Menjadi Lembaga Kredibel untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia

Misi

Meningkatkan Kapasitas, Kapabilitas dan Integritas Kelembagaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk Menjalankan Tugas Pokok Fungsinya Secara Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia

Pengaduan online kini telah dipersiapkan oleh komisi kejaksaan, dengan begini masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan LAPDU atau Laporan Pengaduan kepada Komisi Kejaksaan yang berada di Jl. Rambai No. 1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kejaksaan Yang Belum (Juga) Belajar!

 oleh: Ferdinand T. Andi Lolo [1] CATATAN:Analisis kritis ini telah disampaikan...
Baca Selengkapnya

Quesioner Evaluasi Penegakan Hukum

Dirancang oleh Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H.  Komisioner /Sekretaris Komisi...
Baca Selengkapnya

Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan

Memaknai Konstitusi dalam Politik Perundang-undangan   Barita Simanjuntak, Dr.,MH.,SH., disampaikan pada...
Baca Selengkapnya

Urgensi Penguatan Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) lahir di era berkembangnya demokrasi,...
Baca Selengkapnya

Denda Tilang sebagai PNBP Kejaksaan

Denda tilang atau uang denda pidana lalu lintas merupakan salah...
Baca Selengkapnya

Kumpulan Video

Presiden Joko Widodo melantik 9 Anggota Komisi Kejaksaan, Vibismedia pada 6 Agustus 2015.
sumber : Vibiz Media

Komisi III DPR mendukung penguatan fungsi dan peran Komisi Kejaksaan dalam perubahan terhadap undang-undang Kejaksaan.
sumber: BeritaSatuTv

Usai bertemu Pimpinan KPK, Anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak juga membenarkan adanya penangkapan dua orang jaksa oleh KPK. Kini pihaknya masih terus memantau kasus ini dan mengimbau kejaksaan terus meningkatkan pengawasan internal terhadap para jaksa.
sumber : BeritaSatuTv

Video Sosialisasi

Video sosialisasi ini dibuat untuk memberitahukan kepada masyarakat supaya lebih mengenal apa itu serta fungsi Komisi Kejaksaan bagi masyarakat luas.