Day

November 1, 2015
Jakarta, Aktual.com —Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Sugianto mengatakan, pengusutan dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) disarankan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan perkara. Apalagi, KPK tengah mengusut kasus suap hakim PTUN Medan, dimana saksi-saksi dan tersangkanya saling keterkaitan dengan korupsi Bansos. Menurut...
Baca Selengkapnya
KBR, Jakarta – Lemahnya koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian diduga menjadi sebab lambatnya proses penegakan hukum kasus lingkungan, terutama kasus pembakaran hutan dan lahan. Menurut Anggota Komisi Kejaksaan Indro Sugianto, ada kepentingan lembaga di antara kejaksaan dan kepolisian dalam menuntaskan berbagai kasus di sektor lingkungan. Akibatnya banyak proses pengaduan kasus yang berjalan lamban. Indro Sugianto...
Baca Selengkapnya
RRI, Surabaya : Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) selama kurun waktu tujuh bulan telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan. Menurut Komisioner KKRI Indro Sugianto, Sabtu (5/9/2015) berdasarkan rekapitulasi yang dilakukannya Provinsi Jawa Timur termasuk dalam urutan tertinggi pelaporan dari masyarakat soal kinerja Kejaksaan. “Mulai bulan Januari-Juli 2015 setidaknya ada...
Baca Selengkapnya
Surabaya (Antara Jatim) – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) mendorong kepada warga masyarakat untuk melapor dengan memberikan alamat yang jelas supaya pengaduan yang dilaporkan bisa segera ditindaklanjuti. “Sejak dilantik satu bulan yang lalu, kami sudah menerima sekitar 160 pengaduan,” kata Komisioner KKRI Indro Sugianto saat diskusi publik di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jumat....
Baca Selengkapnya
DETIKSUMSEL.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. Pengangkatan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2015. “Sebelum membacakan sumpah, apakah Saudara sekalian bersedia diambil sumpahnya?” kata Jokowi di Istana Negara, Kamis, (6/8/2015). Jokowi juga langsung menetapkan Ketua Komisi Kejaksaan. Sembilan nama...
Baca Selengkapnya
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini mengandung arti bahwa setiap orang sama dihadapan hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban...
Baca Selengkapnya
Masih ingat kasus tiga jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Batam yang diduga memeras seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Batam? Dugaan pemerasan sebesar Rp 200 juta yang terkait proyek Batu Miring di Sekupang Batam dengan nilai nominal sebesar Rp 900 juta menambah daftar panjang nama Jaksa nakal seperti Jaksa Dwi Seno, Jaksa Cyrus Sinaga,...
Baca Selengkapnya
Dalam praktiknya antara Politik dan Hukum memang sulit dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa disetiap negara punya “politik hukum” sendiri dalam melaksana konsep tujuan pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka jangan heran jika di negeri ini begitu terjadi pergantian Pemerintahan yang...
Baca Selengkapnya