Day

December 22, 2015
Presiden Republik Indonesia membentuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Gagasan tentang pembentukan Komisi ini dilatarbelakangi oleh adanya kekurangpuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan, khususnya dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, masih ada oknum-oknum Jaksa yang diduga menyalahgunakan wewenang, melakukan perbuatan tercela,...
Baca Selengkapnya
JAKARTA – Komisi Kejaksaan sepanjang 2015 menerima 812 pengaduan masyarakat terkait kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 630 pengaduan sudah dibahas dan ditindaklanjuti Komjak. Sebanyak 182 pengaduan masih dalam proses penelaahan para komisioner. Dari laporan-laporan itu sudah ada beberapa yang diteruskan ke Korps Adhyaksa. “Kami telah mengirimkan 187 rekomendasi kepada Kejaksaan Agung. Rinciannya untuk diklarifikasi...
Baca Selengkapnya
Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mencatat ada 812 pengaduan perkara dari masyarakat di sepanjang tahun 2015. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 187 aduan yang direkomendasikan untuk dikirim ke Kejaksaan Agung. Komjak mendata, dari 187 rekomendasi itu, 115 di antaranya merupakan pengaduan untuk diklarifikasi. Sedangkan sisanya, 72 pengaduan, akan dilakukan pemeriksaan. Selama ini...
Baca Selengkapnya
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyebutkan selama tahun 2015 terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi Kejaksaan Agung. Dua permasalah tersebut terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran dalam penanganan perkara. Dalam permasalahan sumber daya manusia, Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Erna Ratnaningsih menyebutkan mutasi dan promosi dalam lingkungan Korps Adhyaksa masih belum transparan....
Baca Selengkapnya
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas Khusus pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Satgasus Jampidsus), disebutkan Komisioner Komisi Kejaksaan FT Andi Lolo masih tetap diperlukan. Namun, Andi Lolo meminta agar proses rekrutmen jaksa untuk masuk dalam Satgasus Jampidsus semakin diperketat. “Proses rekrutmennya harus diperbaiki. Perkara yang ditangani satgasus itu kompleks dan perlu pemahaman yang mendalam,”...
Baca Selengkapnya
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyebutkan ada lima provinsi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait perilaku jaksanya. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Pada provinsi tersebut, dijelaskan Komisioner KKRI Pultoni, pengaduan masyarakat paling banyak pada sikap jaksa yang diduga melakukan tebang pilih perkara. “Laporan...
Baca Selengkapnya