Anggota Komisi Kejaksaan RI, Indro Sugianto, Tentang Jaksa yang Terlibat Praktik Suap dan Korupsi

Perkuat Sistem Teknologi Informasi untuk Mencegah Korupsi

UntitledDalam waktu sebulan terakhir, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua kasus dugaan korupsi dan penyuapan. Yang menarik, dalam kedua kasus tersebut, KPK memeriksa empat jaksa dimana dua jaksa adalah pimpinan teras di institusi kejak saan.

Dua pimpinan teras tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu.

Keduanya diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan suap untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Brantas Abipraya (PT BA). Sedangkan dua jaksa lainnya, adalah penyidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, berinisial DVR dan FN.

DVR diduga mengacu pada nama Devyanti Rochaeni dan FN diduga Fahri Nurmallo. Keduanya diperiksa dan ditahan karena diduga menerima suap dalam kasus dugaan korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang.

Usai diperiksa DVR ditahan di Rutan KPK sedangkan FN ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Terhadap dua kasus yang kesemuanya melibatkan jaksa tersebut, bagaimana tanggapan dari Komisi Kejaksaan RI (KKRI) yang berwenang sebagai pengawas eksternal kejaksaan. Dan berikut wawancara Koran Jakarta dengan Komisioner KKRI, Indro Sugianto.

Bagaimana tanggapan KKRI terhadap dua kasus tersebut?

Sebenarnya dalam dua kasus tersebut, terkait dengan satu, yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur) yang pengawasan di internalnya kurang kuat.

Sebenarnya, sudah lama kami mendeteksi titik-titik rawan korupsi dalam proses penyelidikan hingga penuntutan di kejaksaan.

Dari laporan pengaduan yang kami terima dari masyarakat, sudah kami petakan titik-titik yang rawan korupsi.

Di perkara pidana khusus atau di pidana umum, terutama dalam proses penyusunan dakwaan, dimana saat mengkonstruksikan penyusunan dakwaan tersebut, ada penerapan pasal yang diduga ditransaksionalkan.

Kedua, di area penahanan, juga ada tebang pilih, dimana disitu dapat ditentukan mana orang yang akhirnya ditahan dan mana yang tidak.

Dalam dua kasus ini, sebenarnya sudah ada SOP-nya. SOPnya sudah ada. Dimana seharusnya SOP tersebut akan mengantisipasi titik-titik rawan korupsi itu.

Jadi antisipasi menurut KKRI bagaimana?

Ada penajaman dititiktitik rawan korupsi. Dan pencegahan dapat dilakukan dengan sistem teknologi informasi atau IT.

Kalau sudah menggunakan IT, tidak ada lagi pertemuan antara jaksa dengan pihak yang berperkara. Semua dilakukan dengan IT. Korupsi itu dapat terjadi ketika dua orang ini bertemu.

Bagaimana cara agar IT dapat mengantisipasi titik-titik rawan korupsi tersebut?

Caranya, kalau sudah ada sistem IT, maka jaksa yang melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berperkara, akan meneruskan hasil pemeriksaan yang dicatat di dalam sistem IT tersebut ke atasannya, lalu oleh atasannya, diteruskan kembali ke atasannya secara berjenjang.

Sehingga apa yang dilakukan anak buahnya di level bawah akan dapat dikendalikan oleh atasannya.

Untuk kasus di Kejati Jabar, kalau itu uang pengganti kasus korupsi, harusnya tidak perlu mampir terlalu lama, karena seharusnya dalam waktu 24 jam, uang pengganti itu masuk ke dalam brangkas penampungan uang pengganti. Tapi karena ini masih manual makanya mampir terlalu lama sebelum masuk ke brangkas.

Untuk sistem IT-nya sendiri sudah ada?

Belum. Sebelumnya memang sudah ada bantuan dari Korea Selatan, untuk memperbaharui IT kejaksaan.

Sekarang ini kejaksaan mempunyai Simkari (Sistem Informasi Kejaksaan Negeri RI) tapi Simkari itu belum difungsikan sebagai program kerja, hanya berfungsi untuk menyimpan hasil pemeriksaan saja.

Padahal bayangan saya, sistem IT itu dapat membantu jaksa saat sidang. Dimana ketika sidang, pimpinan kejaksaan dapat mengawasi dan memantau sidang yang dijalani anak buahnya.

Dia dapat minta jaksa di lapangan, untuk bertanya apa yang harus ditanyakan saat memeriksa saksi di persidangan.

Apa sistem IT seperti di Korsel itu sudah ada di Indonesia?

Sudah ada, dan sudah dijalankan di Mahakamah Konstitusi.

Yang diterapkan jaksa saat ini?

Masih sistem manual dengan menggunakan sms padahal potensinya ada.

Apa yang sudah dilakukan KKRI dalam dua kasus dugaan suap di atas?

Untuk kasus yang di Kejati DKI Jakarta, KKRI sudah berkoordinasi langsung dengan KPK, dimana kami mendapat penjelasan dan setelah itu kami sampaikan beberapa hal dengan kejaksan dan kami peroleh jaminan bahwa kejaksaan akan mendukung sepenuhnya penuntasan kasus tersebut.

Sedangkan untuk kasus di Jawa Barat, KKRI langsung mengklarifikasi kasus tersebut, apakah benar adanya kejadian itu, dan kami juga mengklarifikasikan hal itu dengan FN.

Dan kejaksaan juga berkomitmen untuk menghadirkan FN. KKRI hanya memperlancar saja agar kualitas kinerja kejaksan meningkat.  eko nugroho/AR-3

 sumber link: www.koran-jakarta.com
Yanis Andrea
About the author