Berita

Yulida Medistiara – detikNews Kamis 27 Juli 2017 Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dari jaringan internasional. Sayang, hingga Agustus 2017, Kejaksaan Agung belum kembali mengeksekusi mati para mafia narkoba. Apa kata Jaksa Agung HM Prasetyo? “Ini jadi concern kita bersama agar kejahatan ini tidak henti-hentinya kita perangi. Termasuk kita berpikir bagaimana apa yang harus sudah dilaksanakan, bisa kita laksanakan,” kata Prasetyo, di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin,...
Baca Selengkapnya
Minggu 30 Juli 2017, 16:09 WIB, Andi Saputra – detikNews Jakarta – Dalam waktu yang berdekatan, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dan jutaan pil ekstasi. Pakar hukum pidana Prof Hibnu menilai hal itu dampak lemahnya hukum Indonesia terhadap para mafia narkoba, terutama hukuman mati. Di sisi lain, hukum Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling lemah dalam penegakan hukum untuk eksekusi mati. Berikut proses panjang sesuai regulasi di Indonesia, sebagaimana dirangkum...
Baca Selengkapnya
Ika Defianti 28 Jul 2017, 17:38 WIB Liputan6.com, Jakarta Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Muhammad Rum, merespons saran dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai eksekusi mati gembong narkoba, Humprey Ejike Jefferson. Dia mengatakan, apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. “Kejaksaan selaku eksekutor sudah memberikan hak hukum kepada terpidana dan eksekusi sesuai hukum acara dan ketentuan yang berlaku,” ucap Rum saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/7/2017)....
Baca Selengkapnya
ESTU SURYOWATI, Kompas.com – 28/07/2017, 12:43 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Eksekusi mati yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadapterpidana mati kasus narkoba, Humprey Ejike Jefferson, dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015. Hal itu dikatakan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, dalam jumpa pers, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Humprey dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Ninik mengatakan, menurut pelapor, yakni kuasa hukum Humprey, eksekusi mati seharusnya tidak dilaksanakan karena tengah proses pengajuan grasi tersebut. Ninik mengatakan, eksekusi mati terhadap Humprey...
Baca Selengkapnya
Pengantar Berita: Pada 16/03/2017 Komisi Kejaksaan RI dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia telah menerbitkan kajian Pengawalan Tahanan di Pengadilan Negeri. Pada kajian tersebut KKRI telah merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung RI, terkait dengan pengawalan dan pengawal tahanan, agar ada perbaikan dalam prosedur operasi standar, perbaikan kondisi kerja, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, penyesuaian anggaran dan peningkatan koordinasi antar instansi. Kajian ini di kirimkan ke Jaksa Agung RI dan pimpinan...
Baca Selengkapnya
1 2 3 8