Catatan Akhir Tahun Komisi Kejaksaan RI Tahun 2015

Presiden Republik Indonesia membentuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Gagasan tentang pembentukan Komisi ini dilatarbelakangi oleh adanya kekurangpuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan, khususnya dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, masih ada oknum-oknum Jaksa yang diduga menyalahgunakan wewenang, melakukan perbuatan tercela, atau bertindak tidak professional. Keberadaan KKRI diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat mekanisme pengawasan internal dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan aparatur kejaksaan serta meningkatkan profesionalisme Jaksa dan Pegawai TU Kejaksaan.
KKRI merupakan lembaga mandiri, bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai TU Kejaksaan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, peran utama Komisi adalah mengawasi kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai TU Kejaksaan, baik dalam dinas maupun luar dinas. Komisi juga berperan untuk memastikan proses penegakan disiplin oleh Pengawas Internal Kejaksaan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
KKRI juga diberikan mandat untuk memberikan penilaian terhadap organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan. Selain itu, KKRI juga berwenang memberikan penghargaan kepada Jaksa atau Pegawai TU Kejaksaan yang berprestasi dalam menjalankan tugas. KKRI meyakini, masih banyak Jaksa dan Pegawai TU Kejaksaan yang memiliki komitmen dan idealisme untuk mewujudkan institusi Kejaksaan yang lebih baik.

Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pada tahun 2015, KKRI menerima pengaduan masyarakat sebanyak 812 pengaduan. Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat/pos, email, telepon atau pengaduan langsung ke kantor KKRI. Terhadap pengaduan tersebut, KKRI telah membahas dan menindaklanjuti pengaduan sebanyak 630 pengaduan. KKRI telah mengirimkan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung sebanyak 187 rekomendasi dengan rincian untuk melakukan klarifikasi/diteruskan sebanyak 115 pengaduan, untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 72 pengaduan. Dari rekomendasi KKRI tersebut, sebanyak 105 sudah ditindaklanjuti/respon oleh Kejaksaan. Sebanyak 182 pengaduan masih dalam proses penelaahan Para Komisioner.
Subtansi pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada KKRI cukup beragam, diantaranya terkait dengan perilaku yang tercela, indisipliner, tidak professional dan pelayanan yang kurang baik. KKRI menerima pengaduan masyarakat terhadap perilaku dan kinerja Kejaksaan pada semua level/tingkatan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Selama Tahun 2015 ada 5 wilayah yang mendapatkan pengaduan cukup banyak yaitu Kejati Jawa Timur sebanyak 112 pengaduan, Kejati DKI Jakarta sebanyak 107 pengaduan, Kejati Sumatera Utara sebanyak 105 pengaduan , kejati Jawa Barat sebanyak 74 pengaduan , dan Kejati Jawa Tengah sebanyak 45 pengaduan.

Penilaian KKRI terhadap Kinerja Kejaksaan
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 86 instansi pemerintah, menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga pemerintah dengan nilai terendah (50,02). Kondisi ini perlu segera diperbaiki mengingat strategisnya institusi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, dan tingginya harapan masyarakat yang menghendaki Kejaksaan dapat bekerja secara profesional dan bertanggungjawab.
Berdasarkan temuan KKRI di ada beberapa permasalahan mendasar yang berpengaruh sangat besar terhadap kinerja Kejaksaan.

1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Kejaksaan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar pimpinan Kejaksaan ditahun-tahun mendatang. Mekanisme dan parameter yang digunakan dalam proses rapat pimpinan untuk menentukan promosi dan mutasi dilingkungan Kejaksaan perlu lebih transparan dan terukur secara obyektif. Komisi Kejaksaan RI mendorong kompetisi sehat dan beretika dalam pengisian jabatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesempatan yang sama (fair chance) serta mengindahkan rambu-rambu terkait aparatur sipil negara.
Kejaksaan sampai saat ini belum menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam pengisian jabatan pimpinan Tinggi. Hal ini mengakibatkan kejaksaan mengalami kesulitan melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia yang berbasis sistem merit secara konsisten berlandaskan asas-asas profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan keterbukaan.
KKRI mengingatkan Kejaksaan untuk lebih serius mencegah perpindahan Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang potensial dan mumpuni. Banyak jaksa yang dikaryakan di luar instansi Kejaksaan dan membawa nama harum Kejaksaan namun kurang terakomodasi ketika kembali ke induknya. Pada akhirnya dapat merugikan Kejaksaan sendiri jika SDM yang potensial ini lebih memilih untuk berbakti di instansi lain dengan membawa pengetahuan dan pengalamannya yang seharusnya sangat bermanfaat bagi organisasi Kejaksaan.

2. Operasi
Anggaran penanganan perkara Kejaksaan diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2016. Pemotongan anggaran ini bukan hanya menciptakan defisit anggaran pada tahun depan namun juga sangat berpotensi menimbulkan masalah turunannya yaitu: akuntabilitas keuangan dan integritas personil.
Masalah akuntabilitas keuangan timbul karena anggaran yang diterima tidak dapat menutup pengeluaran riil dilapangan. Hal ini dapat terjadi karena, diantaranya, jumlah perkara yang ditangani lebih besar daripada perkara yang dianggarkan sementara jaksa tidak dapat menolak perkara dengan alasan kekurangan anggaran. Akibatnya terjadi pergeseran peruntukan anggaran agar roda operasi tetap berjalan dan ini menimbulkan masalah pertanggung jawaban pengguna anggaran ketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Masalah integritas timbul jika jaksa kemudian berpaling pada sumber-sumber pendanaan yang berpotensi mengkompromikan integritas dan sumpah jabatannya.
Perampasan aset merupakan salah satu metode efektif untuk memiskinkan koruptor dan para pelaku kejahatan berorientasi harta, karena itu Komisi mendorong Kejaksaan untuk lebih mengoptimalkan peran Pusat Pemulihan Aset sebagai unit pendukung operasi Kejaksaan
Merespon beberapa permasalahan tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan, KKRI menyampaikan pendapat sebagai berikut.
1. Kejaksaan Agung RI perlu lebih menyempurnakan sistem rekrutmen; angka kredit jaksa; kenaikan pangkat, dan KKRI juga mendorong agar segera terjadinya perbaikan mekanisme jenjang karir Pegawai Tata Usaha Kejaksaan mengingat peran mereka yang sangat besar dalam membantu menjalankan roda organisasi namun jenjang karir mereka masih suram.
2. Kejaksaan Agung RI perlu memperbaiki dan memperkuat proses perencanaan kinerja. Perencanaan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanan program-program yang telah direncanakan. Kedepan, perlu dipertimbangan untuk menyusun anggaran operasi yang lebih fleksibel, sehingga dapat digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan operasi, khususnya bersifat segera dan penting.

Yanis Andrea
About the author