Denda Tilang sebagai PNBP Kejaksaan

Opini oleh Soemarno S.H., M.H. (Ketua Komisi Kejaksaan RI)

Denda tilang atau uang denda pidana lalu lintas merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digolongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. Uang hasil denda dari tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kejaksaan. Hal tersebut seagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) huruf d PP No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (“PP PNBP Kejaksaan”). Dalam Pasal 1 ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa pembayaran denda tindak pidana lalu lintas[1] tersebut merupakan PNBP yang berasal dan/ atau akibat dari penetapan hakim dan/ atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dimana PNBP tersebut harus segera disetorkan ke Kas Negara.[2] PNBP Kejaksaan merupakan penerimaan fungsional dari tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b, bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim.

Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“Pidana Lalu Lintas”) yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan,  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 267 PNBP Kejaksaan. Dimana acara pemeriksaan cepat tersebut dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Dalam hal pelanggar tersebut tidak hadir maka dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, sejumlah denda maksimal bagi pelanggarannnya. Kemudian dalam Pasal 268 juga dijelaskan bahwa jika putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan maka sisa uang denda tersebut harus diberitahukan kepada pelanggar paling lambat 14 hari sejak putusan pengadilan dan jika tidak diambil oleh pelanggar dalam kurun waktu 1 tahun. Maka seyogyanya uang sisa tersebut dianggap barang temuan yang harus disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan.

Mengapa masuk sebagai PNBP Kejaksaan? Karena menurut Pasal 205 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan pelaku pelanggaran ke pengadilan. Pada tahun 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi langsung untuk menghapuskan praktek pungutan liar di Indonesia, salah satunya adalah mengenai denda tilang tersebut. Menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, pada  tahun 2016 Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat[3] dan juga Kejaksaan-kejaksaan lainnya diseluruh Indonesia[4] mulai mencoba untuk menerapkan E-Tilang atau tilang elektronik. Mekanisme E-Tilang ini akan memberi kemudahan bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena dapat membayarkan denda lewat mobile banking atau e-banking ke rekening Bank BRI yang sudah ditunjuk, yang nantinya akan disetorkan ke Kejaksaan tanpa harus datang langsung ke Pengadilan atau Kejaksaan.

Penggunaan aplikasi E-Tilang tersebut diharapkan dapat diaksanakan di seluruh Indonesia agar dapat menghapuskan praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan diharapkan dapat meningkatkan PNBP Kejaksaan yang seluruhnya disetorkan ke kas negara untuk kepentingan rakyat.

[1] Denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan pidana pokok yang harus dibayar oleh pelanggar sejumlah yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, termasuk sisa uang titipan pembayaran denda yang tidak diambil oleh pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Penjelasan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kejaksaan republik Indonesia.

[2] Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kejaksaan republik Indonesia.

[3] Yedi Supriadi, Kejati Jabar dan Kejari Bandung akan Terapkan Pembayaran E-Tilang, diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/26/kejati-jabar-dan-kejari-bandung-akan-terapkan-pembayaran-e-tilang-383184, diakses pada 8 Januari 2017 pukul 12.00 WIB.

[4] Dirangkum dari beragai media elektronik.