Diserbu Kartel Dunia, Begini Susahnya Eksekusi Mati Mafia Narkoba

Minggu 30 Juli 2017, 16:09 WIB, Andi Saputra – detikNews

Jakarta – Dalam waktu yang berdekatan, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dan jutaan pil ekstasi. Pakar hukum pidana Prof Hibnu menilai hal itu dampak lemahnya hukum Indonesia terhadap para mafia narkoba, terutama hukuman mati. Di sisi lain, hukum Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling lemah dalam penegakan hukum untuk eksekusi mati. Berikut proses panjang sesuai regulasi di Indonesia, sebagaimana dirangkum detikcom, Minggu (30/7/2017):

1. Upaya Hukum Biasa 400 Hari
Setiap mafia narkoba yang ditangkap harus melalui proses upaya hukum biasa. Yaitu melalui proses di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Sesuai KUHAP, total proses hukum itu memakan 400 hari.

2. Upaya Hukum Luar Biasa Tanpa Batas Waktu
Berdasarkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) dilakukan dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tapi berapa lama hak hukum PK? KUHAP tidak membatasinya.

Penangkapan penyelundupan sabu 300 kg di Pluit (dok.detikcom)

3. PK Bisa Berkali-kali

Pada April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut PK sesuai KUHAP bisa dilakukan berkali-kali. MK berdalih,upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum PK hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan saat PK sebelumnya belum ditemukan. Hal ini dipakai alasan oleh sekelompok terpidana mati untuk mengulur-ulur waktu eksekusi mati. Saat jaksa akan mengeksekusi mati mereka, buru-buru mereka kembali mengajukan PK kembali. Atas hal itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan SEMA No 7 Tahun 2014 yang menganulir putusan MK di atas. Sebab, berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, PK hanya satu kali. “MA harus komit perang melawan narkoba sebagai kejahatan yang sangat serius dan terorganisir, membahayakan generasi muda di masa mendatang. Makanya, MA memandang perlu agar PK dalam perkara pidana dibatasi hanya sekali,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur kala itu.

4. Grasi Tak Dibatasi Waktu
Pada Juni 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan grasi tidak dibatasi waktu. Hal ini juga kerap dijadikan alasan saat para kartel akan dieksekusi mati, mereka berdalih meminta hak grasi, sehingga proses eksekusi kembali tertunda. Tapi dalam pertimbangannya, MK memberikan syarat bahwa eksekusi mati tidak menunda eksekusi mati.

“Namun demikian, untuk mencegah digunakannya hak mengajukan grasi oleh terpidana atau keluarganya, khususnya terpidana mati, untuk menunda eksekusi atau pelaksanaan putusan, seharusnya jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu tersebut apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi, atau setelah jaksa selaku eksekutor demi kepentingan kemanusiaan telah menanyakan kepada terpidana apakah terpidana atau keluarganya akan menggunakan haknya mengajukan permohonan grasi,” ucap ketua majelis hakim Arif Hidayat dalam sidang di gedung MK pada 15 Juni 2016 lalu. Lagi-lagi pertimbangan itu masih bisa diakali. Sebab, ada yang meyakini, pertimbangan MK bukanlah amar sehingga tidak memiliki daya hukum untuk dipatuhi.

5. Biaya Eksekusi Mati Menguras Kocek NegaraJaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pelaksanaan eksekusi mati membutuhkan anggaran sebesar Rp 200 juta per orang. Pada eksekusi tahap pertama, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeksekusi 6 terpidana mati yang artinya total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 1,2 miliar.

6. Membuat Kasus Baru
Terpidana mati juga menggunakan trik dengan membuat kasus baru. Sehingga, saat ia akan dieksekusi mati, si terpidana itu berdalih akan dijadikan saksi untuk kasus barunya itu. Hal itu biasa dikenal dengan istilah MAP atau Masih Ada Perkara. Bila kasus barunya sudah final diadili, ia kembali membuat kasus baru untuk menunda eksekusi mati. Alhasil, eksekusi mati terus terulur-ulur. Dengan lamanya proses eksekusi mati, Hibnu meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu percepatan eksekusi mati. “Indonesia sudah darurat narkoba, sudah genting. Pemerintah perlu mengeluarkan Perppu Antinarkoba, salah satunya percepatan eksekusi mati,” cetus guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.
(asp/idh)

About the author

Leave a Reply

14 − 10 =