Ganti Empat Jaksa Agung Muda

JAKARTA – Presiden Jokowi seperti berhasrat meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Beredar kabar, saat ini disiapkan surat keputusan presiden (keppres) pergantian empat jaksa agung muda (JAM).

Informasi yang diterima Jawa Pos, empat JAM yang dirotasi itu yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono. Dia digeser menjadi jaksa agung muda pengawasan (jamwas). Posisi jampidsus yang ditinggalkan Widyo akan diisi Arminsyah yang kini menjabat jaksa agung muda intelijen (jamintel).

Lalu, posisi jamintel yang ditinggalkan Arminsyah diisi Adi Toegarisma yang saat ini menjabat kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Terakhir, posisi jaksa agung muda pidana umum (jampidum) yang kini dijabat Basyuni Masyarif akan digantikan Noor Rochmad. Adapun Rochmad, pernah menjabat kajati Sumatra Utara dan kepala Pusat Penerangan Hukum (kapuspen).

Ditanya menyangkut pergantian itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui, saat ini adalah waktu yang tepat untuk rotasi. Misalnya, posisi jamwas sudah lama kosong dan hanya dijabat seorang pelaksana tugas (plt).

”Ya, cocok waktunya. Walau saat ini, Kejagung berjalan normal tentu lebih baik bila ada pejabat definitif,” terangnya.

Namun, jaksa agung tidak ingin mendahului keputusan Presiden Jokowi. Menurut dia, ada atau tidak rotasi merupakan kewenangan Presiden.

”Kalau sudah saatnya, tentu saya akan berkomentar,” ujarnya. Menurut dia, rotasi pejabat biasanya penyegaran. Bila seseorang menekuni rutinitas tertentu dalam waktu lama, bisa ada kejenuhan.

”Saya tegaskan lagi, apakah penyegaran semua menunggu Presiden?” Bila memang ada rotasi, dia berharap kinerja Kejagung bisa tancap gas menangani berbagai kasus baik korupsi, umum, atau perdata.

”Untuk apa penyegaran kalau tidak untuk perbaikan kinerja?”

Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Indro Sugianto menjelaskan, sebulan lalu Komjak telah memberikan rekomendasi kepada jaksa agung mengisi kekosongan posisi Kamwas. ”Kekosongan itu tidak sehat bagi organisasi. Banyak hal yang tidak bisa diputuskan seorang plt,” terangnya.

Rekomendasi lain, sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pasal 108 tentang pengisian pejabat tinggi Eselon I, pengisian posisi JAM di Kejagung diharuskan secara terbuka dan melalui panitia seleksi.

”Kejagung masuk aparatur sipil. Harus mengikuti UU ASN,” terangnya. Bisa pula, Kejagung memilih menggunakan UU kejaksaan dengan mengajukan kepada Presiden dan disetujui Presiden. Akan tetapi, langkah itu disebut berdampak jangka panjang. Kepercayaan publik tidak akan membaik secepat bila menggunakan pansel.

”Dengan pansel, masyarakat lebih percaya bahwa pemilihan transparan,” terangnya. Dampak lain, internal Kejagung atau kader potensial bisa merasa tidak memiliki kesempatan sama. Tidak ada kepastian karier setiap kader Kejagung.

”Bila pansel dibentuk, dukungan masyarakat justru lebih tinggi,” paparnya.

Dia menuturkan, sulit menentukan cocok atau tidak seseorang menempati posisi. Bila target rotasi untuk meningkatkan kinerja. bentuk pansel berpotensi lebih tinggi mendapatkan orang yang berkualitas.

”Semakin banyak yang berkompetisi, semakin bagus,” terangnya. (idr/jpnn/fel/k8)
http://kaltim.prokal.co/read/news/247084-ganti-empat-jaksa-agung-muda.html

Yanis Andrea
About the author