Ini 7 Poin Usulan Substansi RUU Kejaksaan Versi Komisi Kejaksaan

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Kejaksaan (KomjakBarita Simanjuntak menyatakan, pihaknya melihat ada 7 poin penting yang menjadi perhatian ketika membicarakan penguatan Kejaksaan melalui revisi UU yang akan dilaksanakan pemerintah dan DPR.

Yang pertama, kata Barita, penguatan kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan hukum.

“Sebab memang harus terimplementasi dalam tugas kewenangan yang kuat,” kata Barita dalam diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa”, Selasa (13/4/2021).

Kedua, memperbaiki struktur sehingga implementasi kewenangan kuat Kejaksaan itu bisa direalisasikan.

Ketiga, penegasan asas dominus litis bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Hal ini penting agar Kejaksaan Agung tak berada dalam dilema, terhimpit diantara dua kekuatan besar penegak hukum. Yakni Kepolisian sebagai penyidik dan kekuasaan kehakiman di pengadilan.

“Poin pentingnya adalah di dalam RUU ini bagaimana kejaksaan atau jaksa itu bisa aktif sejak awal proses penyidikan melalui SPDP itu. Sehingga dia sudah aktif memberikan petunjuk, sehingga tidak ada lagi bolak-balik perkara, semua bisa dikombinasikan di tahapan pra penuntutan ini,” urai Barita.

Keempat, adalah bagaimana agar standar perlindungan profesi jaksa internasional, kehormatan, profesionalitas, dan kesejahteraan, yang menjadi prinsip dasar dari kemandirian Kejaksaan, bisa diakomodasi di RUU.

Kelima, memperjelas kedudukan untuk fungsi supervisi dan koordinasi, check and balances Kejaksaan dengan lembaga negara lainnya.

Keenam, memperjelas dan memperkuat sistem pengawasan yang efektif terhadap para aparat Kejaksaan. Yang bukan untuk menghambat kinerja, namun memastikan semua tugas dan kewenangan dijalankan dengan benar, tanpa abuse of power, transparan dan berintegritas.

Ketujuh, transformasi untuk mendorong public trust lewat pembangunan sistem informasi publik di Kejaksaan.

“Sistem yang bisa meyakinkan masyarakat, bahwa kalau dia bersalah, dia harus siap dihukum. Tapi dia tidak bersalah, dia tidak perlu kuatir bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban hukumnya, secara berimbang dan proporsional itu tetap ada wadahnya di Kejaksaan,” urai Barita.

“Sehingga Kejaksaan tumbuh bukan menjadi lembaga yang ditakuti, tetapi lembaga yang disegani,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com

Avatar
About the author

Leave a Reply

five × 3 =