Komisioner KKRI Hadiri FGD tentang Penguatan Komisi Kejaksaan

Pada tanggal 30 Januari 2017 Pimpinan dan Anggota Komisi Kejaksaan RI menghadiri kegiatan Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Diputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, dengan tema “Penguatan Komisi Kejaksaan dalam meningkatan Integritas, Profesionalisme, dan disiplin Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia”. Kegiatan ini juga diikuti oleh Jajaran Jaksa dilingkungan Kejaksaan Agung dan Kejati di wilayah DKI Jakarta.
Kegiatan FGD diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti paket Kebijakan Presiden bidang hukum, yang salah satunya mengamanatkan perlunya penguatan Komisi Kejaksaan. Menurut Diputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Jhoni Ginting, SH kedepan perlu ada upaya revitalisasi independensi Komisi Kejaksaan agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan.
Kegiatan ini diawali dengan sesi paparan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Prof. Dr.Widyo Pramono, SH, Ketua Komisi Kejaksaan Sumarno, SH, MH dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar LaksmanaBonaprapta, S.H., M.H.
Prof. Dr. Widyo Pramnono, SH, MH menyambut baik kegiatan ini dan berharap kedepan peran Komisi Kejaksaan akan lebih optimal. Selain itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan juga meminta agar ada sinergi dan kerjasama yang lebih kuat antara pengawas ekternal dan internal, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan lebih efektif. Selain itu, harapan ke depan kiranya Komisi Kejaksaan juga dapat lebih berperan dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di Kejaksaan, dan meneganilisis kebutuhan organisasi Kejaksaan yang disertai dengan upaya mendorong pembenahan secara terus menerus untuk meningkatan pelaksanaan Tupoksi Kejaksaan.Khusus terkait dengan tindak lanjut laporan pengaduan, Jaksa Agung Muda Pengawasan berharap agar KKRI dapat secara selektif memilah dan menganalisis pegaduan masyarakat yang memang relevan untuk ditindaklanjuti, serta memantau perkembangan tindaklanjutnya oleh pengawas internal.
Ketua Komisi Kejaksaan RI Sumarno, SH, MH juga menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FGD tentang “Penguatan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia”. Hal ini tentunya dapat dimaknai bentuk dukungan penguatan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan RI. Penguatan Komisi Kejaksaan RI janganlah dipahami sebagai pembatasan, intervensi atau mengurangi tugas kewenangan Kejaksaan, namun haruslah dipandang sebagai bentuk membangun transparansi, dan sinergisitas.
Sumarno SH, MH menyatakan, bahwa Komisi Kejaksaan memiliki keterbatasan, dan salah satu masalah mendasar berkaitan dengan keterbatasan itu adalah kewenangan komisi yang hanya terbatas pada pemberian Rekomendasi. Komisi tidak memiliki kewenangan penindakan, pengusulan untuk mutasi/promosi pejabat strategis sehingga pada akhirnya kewenangan komisi melalui rekomendasi dimaksud apakah dijalankan atau tidak sepenuhnya sangat bergantung kepada Kejaksaan sendiri.Komisi Kejaksaan bertekad untuk terus bersama-sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia berjuang untuk peningkatan kinerja, SDM, anggaran Kejaksaan yang semakin baik dan memadai ke depan
Gandjar LaksmanaBonaprapta, S.H., M.H. mengusulkan beberapa rekomendasi, diantaranya adalah perlunya peningkatan legalitas di tingkat undang-undang, penguatan kewenangan Komisi Kejaksaan dan adanya jaminan dilaksanakannya rekomendasi yang telah diberikan.***

Yanis Andrea
About the author

Leave a Reply

eleven + eleven =