Category

Berita

Diserbu 1,3 Ton Sabu, Mengapa Bos Narkoba Lambat Dieksekusi Mati?

Yulida Medistiara – detikNews Kamis 27 Juli 2017 Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dari jaringan internasional. Sayang, hingga Agustus 2017, Kejaksaan Agung belum kembali mengeksekusi mati para mafia narkoba. Apa kata Jaksa Agung HM Prasetyo? “Ini jadi concern kita bersama agar kejahatan ini tidak henti-hentinya kita […]

Baca Selengkapnya

Diserbu Kartel Dunia, Begini Susahnya Eksekusi Mati Mafia Narkoba

Minggu 30 Juli 2017, 16:09 WIB, Andi Saputra – detikNews Jakarta – Dalam waktu yang berdekatan, Indonesia diserbu 1,3 ton sabu dan jutaan pil ekstasi. Pakar hukum pidana Prof Hibnu menilai hal itu dampak lemahnya hukum Indonesia terhadap para mafia narkoba, terutama hukuman mati. Di sisi lain, hukum Indonesia menjadi satu-satunya negara di […]

Baca Selengkapnya

Eksekusi Mati Humprey, Kejagung Bantah Ada Maladministrasi

Ika Defianti 28 Jul 2017, 17:38 WIB Liputan6.com, Jakarta Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Muhammad Rum, merespons saran dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai eksekusi mati gembong narkoba, Humprey Ejike Jefferson. Dia mengatakan, apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. “Kejaksaan selaku eksekutor sudah memberikan hak […]

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Dinilai Langgar Putusan MK Terkait Eksekusi Mati Humprey Jefferson

ESTU SURYOWATI, Kompas.com – 28/07/2017, 12:43 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Eksekusi mati yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadapterpidana mati kasus narkoba, Humprey Ejike Jefferson, dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015. Hal itu dikatakan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, dalam jumpa pers, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Humprey dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Ninik mengatakan, menurut […]

Baca Selengkapnya

Saiful, Italia dan Pengawalan Tahanan Kejaksaan

Pengantar Berita: Pada 16/03/2017 Komisi Kejaksaan RI dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia telah menerbitkan kajian Pengawalan Tahanan di Pengadilan Negeri. Pada kajian tersebut KKRI telah merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung RI, terkait dengan pengawalan dan pengawal tahanan, agar ada perbaikan dalam prosedur operasi standar, perbaikan kondisi kerja, peningkatan kapasitas dan kapabilitas […]

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan Tak Efektif Awasi Kinerja Penegak Hukum

Minggu, 14 Mei 2017 19:36 TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan, perlu ada pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum agar tidak sewenang-wrnang dalam menjalankan tugas. Sebenarnya, lembaga pengawas itu sudah terbentuk. Komisi Yudisial bertugas mengawasi integritas hakim, Komisi Kepolisian Nasional bertugas untuk mengawasi kinerja kepolisian, dan Komisi Kejaksaan untuk […]

Baca Selengkapnya

Derita BL Dituntut Penjara karena Kematian Bayi Hasil Pemerkosaan

Siswanto (Suara.com) Kamis, 22 Juni 2017 | 19:10 WIB Suara.com – Seorang anak perempuan dengan inisial BL (15 ) dituntut delapan tahun pidana penjara oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pekerja rumah tangga ini dituntut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati berdasarkan Pasal 76 C Jo Pasal 80 UU ayat […]

Baca Selengkapnya

Banyak Celah Korupsi di Daerah

Senin, 19 Juni 2017 19:00 WIB (Radar Cirebon.com) JAKARTA– Pemberian uang suap berkedok tunjangan hari raya (THR) yang masih subur di daerah ditengarai akibat buruknya sistem pencegahan korupsi. Penyelenggara Negara di daerah tingkat I dan II mesti memperbaiki system tersebut. Setidaknya, dengan berkomitmen membentuk mekanisme pelaporan (whistleblowing system) yang akuntabel. […]

Baca Selengkapnya

Anggaran dua kementerian koordinator dipangkas

  JAKARTA, Selasa, 11 Juli 2017 / 07:04 WIB (Kontan.co.id) Pemangkasan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 terjadi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Termasuk di dua kementerian koordinator (Kemko), meski alokasi dana APBN 2017 untuk dua instansi itu hanya seujung kuku dari total belanja pemerintah pusat. […]

Baca Selengkapnya