Komjak: Cegah Gugatan Praperadilan, Kejagung Hati-hati Tangani Kasus RJ Lino

Setelah menyandang status tersangka selama lima tahun, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II (Persero) RJ Lino resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/3). Ia menjadi tersangka kasus pengadaan tiga unit quay container crane (QCC).

Penahanan RJ Lino juga memperoleh perhatian istimewa dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).

Pasalnya, RJ Lino juga tersandung dugaan kasus korupsi yang sedang dalam penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua Komisi Kejaksaaan RI, Barita Simanjuntak mengatakan, lembaganya terus melakukan pemantauan dan mendukung langkah Kejagung dalam mengungkap kasus mega korupsi Pelindo II. 

Barita memastikan kasus yang ditangani Kejagung berbeda dengan kasus yang diusut KPK. 

“Kasus dugaan korupsi RJ Lino yang ditangani Kejagung adalah kasus perpanjangan kontrak dan manipulasi data,” kata Barita melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4).

Barita mengungkapkan, saat ini kasus perpanjangan kontrak dan manipulasi data tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Kata Barita, pihak penyidik juga tengah melakukan pencarian bukti-bukti hukum yang lebih kuat lagi. 

“Saya rasa Kejagung sangat hati-hati dalam menangani kasus ini agar tidak ada gugatan praperadilan oleh pihak tersangka,” kata Barita.

Komisi Kejaksaan RI juga terus memantau perkembangan kasus tersebut agar bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kerugian negara bisa diminimalisir.

Seperti diberitakan, Kejagung memastikan penyidikan kasus PT Pelindo II tetap berjalan. 

Di Kejaksaan Agung, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan, kasus yang ditangani berbeda dengan KPK.  

“Enggak ada keterkaitan. Orangnya tetap sama tapi kan kasusnya beda. Jadi tetap fokus di kasus yang kami tangani saja apakah alat bukti cukup untuk membawa RJ Lino ke persidangan,” ujar Febrie Adriansyah.

Penyidik Kejagung menduga ada tindak pidana korupsi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan JICT dengan PT Pelindo II.

Dalam perpanjangan itu diduga ada perbuatan melawan hukum untuk memuluskan proses perpanjangan.Dugaan korupsi yang diduga berupa tindak pidana penyuapan. 

Penyidik pun masih menunggu penghitungan kerugian negara untuk selanjutnya menetapkan tersangka dalam kasus ini.

sumber: rmoldkijakarta.id

Avatar
About the author

Leave a Reply

thirteen + six =