PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP LEMBAGA ATAU APARAT PENEGAK HUKUM (APH).

Kamis, 3 Mei 2018

 

Pada tanggal 30 April 2018 yang lalu Komisi Yudisial bekerjasama  dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) menyelenggarakan Seminar dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema “Perempuan dan Pengawasan terhadap Lembaga atau Aparat Penegak Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggaraan Negara” dengan harapan dapat  memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, terkait isu keterwakilan perempuan sebagai pengawas terhadap lembaga atau Aparat Penegak Hukum (APH).

Perempuan Indonesia memegang peran signifikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan negara, yaitu sejak tahapan pembentukan undang-undang (UU), implementasi UU, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Khusus di tahap pengawasan, reformasi 1998 melahirkan terbentuknya beberapa lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang melakukan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas. Selain itu, dibentuk pula Ombudsman RI (ORI) mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pengawas.

Seminar tersebut menghadirkan para narasumber perempuan yang memiliki kontribusi secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Keempat narasumber, yaitu Sukma Violetta (KY), Erna Ratnaningsih (KKRI), Poengky Indarti (Kompolnas), Ninik Rahayu (ORI) dan dimoderatori oleh Fessy Alwi yang dihadiri oleh perwakilan perempuan dari kementerian/lembaga, Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI), LSM, akademisi, wartawan, dan lainnya.

Selain Seminar, pada kesempatan tersebut dilakukan pula pembacaan Deklarasi Perempuan Indonesia oleh Erna Ratnaningsih (KKRI) yang berkomitmen:

  1. Melakukan penguatan kapasitas dan kompetensi perempuan melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan antara lain di bidang hukum dan kebijakan publik yang dilakukan secara berkesinambungan, terencana, terarah dan terukur
  2. Mendorong perubahan kebijakan nasional, regional dan lokal untuk pembangunan nasional berkelanjutan yang berbasiskan kepada hak warga Negara berkeadilan social,ekonomi dan lingkungan serta berkeadilan gender
  3. Membangun dan memperkuat kerjasama dengan jaringan atau gerakan perempuan di Indonesia untuk mendorong partisipasi perempuan di segala bidang
  4. Berperan aktif dan konsisten dalam mengimplementasikan hukum yang berkeadilan serta menguatkan system pengawasan terhadap aparat atau lembaga penegak hukum
  5. Mendorong sinergitas antar lembaga pengawas, lembaga aparat penegak hukum dalam rangka menjamin terciptanya penegakan hukum yang adil dan objektif
  6. Mendorong penyelesaian laporan masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas khususnya kasus-kasus yang melibatkan perempuan
  7. Mendorong pemberdayaan perempuan dalam segala aspek penyelenggaraan wewenang tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau institusi

 

Dari berbagai sumber

About the author

Leave a Reply

3 − 2 =