Rapat Koordinasi Jajaran Jamwas Kejaksaan dengan KKRI

Pada tanggal 18 Januari 2016, bertempat di ruang rapat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) diselenggarakan pertemuan rapat koordinasi antara jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan KKRI. Dari Jajaran Jamwas dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Widyo Pramono, SH, MH dan juga seluruh Inspektur yang ada di Jajaran Jamwas. Sedangkan dari KKRI dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan anggota KKRI, serte Sekretariat.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi dan dialog, serta mensinergikan kegiatan pengawasan yang dilakukan baik oleh pengawas Internal Kejaksaan maupun pengawasan ekternal yang dilakukan oleh KKRI. Ketua KKRI Sumarno, SH, MH menyambut baik pertemuan ini, dan diharapkan melalui pertemuan ini ada pemikiran-pemikiran yang lebih dalam rangka kerjasama strategis antara Pengawas Internal dan eksternal. Ketua KKRI juga mengharapkan dalam rangka peningkatan kerjasama, maka dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap MOU yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung dengan Ketua KKRI. MOU menjadi dasar yang penting agar sinergi pengawasan dapat dilakukan dengan sebaik-bakinya. Ketua KKRI juga mengharapkan kiranya pertemuan seperti ini dapat dilaksanakan secara reguler.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Widyo Pramono, SH, MH menyampaikan sangat senang dengan adanya pertemuan antara jajawan Jamwas dan KKRI. Kejaksaan mengakui saat ini sedang mendapat sorotan dari masyarakat, khususnya terkait dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menpan. Prof. Dr. Widyo Pramono menyatakan, penilaian itu tidak semuanya benar. Oleh karena itu, Tim dari Kejaksaan sudah melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan kepada Jajaran Menpan terkait dengan penilaian tersebut.

Terkait dengan perilaku Jaksa yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan tercela, jajaran Jamwas telah berupaya semaksimal mungkin dalam pengawasan dan memberikan sanksi, sehingga sudah cukup banyak Jaksa dan Pegawai TU yang diberikan sanksi, bahkan sampai pemecatan. Kerjasama antara KKRI dengan Kejaksaan seyogyanya tidak hanya terjalain antara KKRI dengan Jamws, tetapi juga dengan Jaksa Muda yang lain sehingga berbagai permasalahan dapat ditagani secara komprehensip. Para Inspektur mengharapkan dukungan dari KKRI untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka mengembangkan organisasi dan SDM Kejaksaan yang lebih baik.

Mengakhiri pertemuan koordinasi ini ada beberapa kesepemahaman diantaranya adalah perlunya review terhadap MOU antara Kejaksaan dan KKRI dalam menganani pengaduan masyarakat, pengembangan sistem bersama penanganan laporan pengaduan masyarakat, dan memperkuat koordinasi antara KKRI dan Kejaksaan.***

Yanis Andrea
About the author