Urgensi Penguatan Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) lahir di era berkembangnya demokrasi, dan menguatnya tuntutan atas partisipasi warga dalam penyelenggaran pemerintahan di Indonesia. Sama halnya dengan Komisi-komisi lain yang lahir paska reformasi, keberadaan Komisi Kejaksaan merupakan perwujudan dari cita-cita demokrasi, keadilan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government).
Gagasan dibentuknya Komisi Kejaksaan tidak luput dari kondisi empiris institusi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum. Kejaksaan dianggap belum optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi warga melalui kegiatan penuntutan, dan pada sisi lain lembaga ini masih diliputi berbagai permasalahan internal yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. A buse of power seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penegakan hukum.
Komisi Kejaksaan hadir dan dibentuk dengan harapan dapat mengawal proses penegakan hukum secara professional dan berkeadilan, sekaligus mendorong pembenahan kelembagaan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ide besar tentang upaya peningkatan kinerja Kejaksaan tersebut diaktualisasikan melalui tugas, wewenang dan hak Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.
Ada banyak kritik yang disampaikan oleh para akademisi, praktisi, penggiat reformasi hukum, dan masyarakat pada umumnya yang cenderung menilai Komisi Kejaksaan tidak ‘bertaji’, sekedar menjadi ‘tukang pos’, ‘mandul’ dan lain sebagainya. Penilaian tersebut muncul dipengaruhi oleh pandangan, sikap, pendapat, dan respon Komisi Kejaksaan terhadap isu-isu aktual menyangkut institusi Kejaksaan, maupun upaya tindak lanjut laporan pengaduan. Penilaian tersebut perlu direspon secara positif, bahkan harus dijadikan koreksi dan refleksi bersama untuk menilai kelembagaan secara objektif.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi capaian kinerja Komisi Kejaksaan belum optimal dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan.
Pertama, dasar hukum pembentukan Komisi dianggap tidak memadai karena hanya berdasarkan Peraturan Presiden. Memang mandat dibentuknya Komisi Kejaksaan diberikan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi Undang-Undang tidak merinci secara jelas kedudukan dan kewenangannya. Bahkan pembentukan Komisi Kejaksaan oleh Presiden tidak bersifat wajib, sehingga esksitensinya sangat tergantung pada political will Presiden dan pandangannya terhadap Kejaksaan.
Kedua, tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan sangat besar, tetapi tidak didukung dengan kewenangan lain yang menjamin eksekusinya (hanya memberikan rekomendasi). Ruang lingkup pengawasan oleh Komisi sangat luas, karena meliputi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku, dalam dinas maupun luar dinas, dan pengawasan terhadap Jaksa maupun non Jaksa. Tidak hanya terhadap kinerja dan peralaku personil, Komisi ini juga bertugas mengawasi dan memberikan penilaian terhadap aspek-aspek kelembagaan di Kejaksaan yang meliputi organisasi, tatalaksana, sarana prasarana, SDM dan keuangan. Dibandingkan dengan Komisi Yudisial dan Kompolnas, tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan bisa dikatakan lebih luas, karena Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi pegawai MA, dan juga tidak memberikan penilaian terhadap kelembagaan MA.
Ketiga, kemandirian Komisi yang tidak penuh. Berdasarkan Peraturan Presiden, Komisi Kejaksaan bersifat mandiri, tetapi sifat tersebut belum tercermin dalam pengembangan organisasi dan tatalaksana, serta penganggaran. Sekretariat Komisi berada dibawah Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, sehingga sistem penganggaran juga menginduk kepada Sekretariat Jenderal Kemenkopolhukam. Status pegawai Komisi adalah pegawai Kemenkopolhukam. Disinilah letak tidak mandirinya Komisi Kejaksaan, karena Komisi tidak memiliki keleluasaan dalam mengembangkan organisasi dan tatalaksana, juga dalam merencanakan dan mengelola anggaran. Anggaran diberikan bukan berdasarkan kebutuhan Komisi, tetapi berdasarkan pagu yang telah ditetapkan Kemenkopolhukam. Hal ini berpengaruh terhadap strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Ekspektasi masyarakat terhadap peran Komisi Kejaksaan cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari tren partisipasi publik yang cenderung meningkat dalam mengawasi kinerja Kejaksaan melalui mekanisme pengaduan di Komisi Kejaksaan. Beragamnya latarbelakang pelapor juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang hukum secara fair, dan berkeadilan. Melalui laporan pengaduan masyarakat tersebut, Komisi Kejaksaan diharapkan dapat menjadi penyambung aspirasi publik yang menghendaki Kejaksaan bekerja secara professional, dan menjunjung tinggi martabat serta kehormatan institusi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan Komisi Kejaksaan menjadi agenda yang penting agar harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan.
Dukungan terhadap penguatan peran Komisi Kejaksaan juga datang dan disuarakan oleh Parlemen. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI dengan Komisi Kejaksaan menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu: (i) Komisi Kejaksaan perlu melakukan optimalisasi kinerja dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia agar dapat menjadi pengawas eksternal kejaksaan yang independen dan dipercaya oleh mayarakat; (ii) Komisi III DPR mendesak KKRI untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal dengan berperan aktif, menjaga solidaritas dan kekompakan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan rekomendasi dalam mengawasi dan meningkatkan perilaku dan kinerja kejaksaan; (iii) Komisi III DPR mendukung penguatan KKRI melalui perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan.
Penguatan Komisi Kejaksaan juga menjadi konsen Presiden RI, dimana dalam paket kebijakan bidang hukum yang dikeluarkan oleh Presiden, salah satunya menghendaki adanya penguatan terhadap institusi Komisi Kejaksaan. Paket kebijakan ini harus direspon segera oleh internal Komisi Kejaksaan, maupun lembaga-lembaga lain yang relevan untuk melihat kembali peran-peran strategis Komisi Kejaksaan, dan bagaimana menyusun kerangka penguatannya, agar kerja-kerja pengawasan yang dilakukan menjadi lebih optimal.
Dijadikannya RUU Perubahan Undang-Undang Kejaksaan sebagai prioritas pembahasan pada tahun 2017 oleh DPR RI, harus dijadikan momentum bagi Komisi Kejaksaan, Kejaksaan, para akademisi, praktisi hukum, dan penggiat reformasi hukum, untuk membangun dan mengembangkan institusi Kejaksaan yang ideal, dan juga penguatan peran-peran strategis Komisi Kejaksaan.
Khusus terkait dengan Komisi Kejaksaan, penguatan perlu difokuskan pada beberapa hal, diantaranya adalah pengaturan tentang Komisi Kejaksaan melalui undang-undang yang lebih memadai, setidaknya menjabarkan tentang kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Kejaksaan. Masalah lain yang juga penting adalah penegasan kewenangan Komisi, yang tidak hanya sebatas rekomendasi, tetapi juga sifat mengikatnya rekomendasi. Selain itu, penguatan Komisi juga harus menjamin kemandirian dari aspek administrasi dan keuangan, sehingga pengembangan organisasi dan strategi pelaksanaan tugas dan wewenang akan lebih optimal.***

Penulis : Pultoni, SH, MH (Anggota Komisi Kejaksaan)

About the author

Leave a Reply

4 × 1 =